Antisipasi TPPO, Satgas TPPO Polri bersama Polda Kalimantan Kaltara Lakukan Pemeriksaan di Pelabuhan Tunon Taka

Sukabumi - Antisipasi dan pengembangan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Satgas TPPO Polri bersama dengan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tunon Taka, pada hari ini, Jumat (23/6/23) lalu.

Dari informasi yang diterima Satreskrim Polres Sukabumi, melalui Rilis resmi, dalam kegiatan tersebut, Kasatgas TPPO didampingi oleh Kasubsatgas Gakkum TPPO Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, bersama jajaran Polda Kaltara. Pemeriksaan tersebut merupakan langkah pengembangan terhadap pengungkapan jaringan TPPO yang dilakukan pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2023 lalu.

Baca juga: Kementrian BUMN Ungkap 50 Ton Solar Bersubsidi di Gunungputri

"Pemeriksaan kedatangan penumpang kapal tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan, " ujar Kasatgas TPPO Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, dalam rilis resmi yang diterima Satreskrim Polres Sukabumi, Selasa (27/6/23).

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, guna mengantisipasi pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri, perlu ditingkatkan upaya antisipasi di wilayah perbatasan, ” sambungnya

Baca juga: Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Alm Ketua MUI Kabupaten Sukabumi

Target pengecekan lanjut Asep, dilakukan di Nunukan, Kaltara lantaran wilayah tersebut berdekatan dengan Negara Malaysia. Pengecekan dilakukan di KM Pantokrator dari Pare-Pare. Aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen para penumpang tersebut.

“Kemudian, Nunukan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga sangat dimungkinkan peluang terjadi TPPO di wilayah ini. Polda Kaltara sendiri telah mengungkap kasus TPPO, diantaranya terdapat 16 laporan polisi dengan 7 DPO dan 2 orang sudah diamankan di wilayah Samarinda dan Pulau Sebatik, " terangnya

Baca juga: Tony Rosyid: Erick Tohir Melakukan Pencitraan, Emang Salah?

"Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilakukan melalui proses inspeksi atau pemeriksaan kepada penumpang kapal. Untuk teknis inspeksinya, pertama akan dipisahkan yang tiba di Kaltara kemudian akan dicek KTP-nya. Kemudian, kita cek tujuan perjalanan para penumpang. Jika ditemukan penumpang yang ingin menyeberang ke Tawau, maka akan kita dalami kembali dokumen perjalanannnya dan tujuan keberangkatannya, ” jelasnya.

Baca juga: AKBP Wirdhanto Hadicaksono: Jajaran Polres Garut Tak Akan Tolelir Tindakan Ormas Anarkis

"Satgas TPPO Polri akan melakukan pendalaman, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk WNI yang terindikasi mejadi korban TPPO, langkah antisipasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Satgas TPPO Polri melakukan beberapa tindakan pencegahan dengan hadirnya Polisi, kemudian untuk tindakan preemtif, kami juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi bagian dari korban maupun orang terlibat dalam TPPO ini. Banyaknya sungai-sungai yang menjadi jalur tikus menjadi tantangan dari segi geografis akan tetapi dari segi masyarakat juga harus diberi edukasi dan memberikan pemahaman yang benar, " tandasnya